Angka Difteri

Di penghujung tahun 2017 ini, Kementrian Kesehatan dan semua pihak medis dikejutkan dengan tingginya jumlah kasus penyakit difteri. 25 provinsi telah melaporkan munculnya kasus difteri di wilayah mereka dan 11 provinsi dinyatakan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri.

Lebih terinci data itu meyebutkan bahwa sampai dengan pertengahan bulan Desember tahun ini, total 714 kasus difteri tercatat di Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dan jumlah kematian 38 orang.

Dari total jumlah kasus difteri ini, terdapat 66% adalah penderita yang tidak mendapatkan vaksin, 31% penderita yang mendapatkan vaksin tidak lengkap, dan 3% adalah penderita dengan vaksin lengkap. (Nur Alfiah, Majalah Tempo: Jumat, 22 Desember 2017).

Dari data tersebut, banyak hal yang menurut saya dapat didiskusikan lebih lanjut demi terwujudnya derajat kesehatan yang lebih tinggi khususnya di wilayah kita Nusa Tenggara Timur. Namun, sebelum kita mendiskusikan masalah ini lebih lanjut, marilah kita mengenal lebih dekat tentang penyakit difteri tersebut.

Apa itu Penyakit Difteri

Difteri adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. Bakteri ini menyerang saluran pernafasan bagian atas dan sangat mudah menular lewat udara melalui bersin serta batuk. Karena sangat mudah menular maka pasien yang menderita difteri harus diisolasikan di ruangan khusus.

Baca juga: Inilah Alasan Vaksinasi itu Penting.

Gejala Sakit Difteri

Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini adalah demam tinggi, biasanya lebih dari 38 yang muncul 2-5 hari setelah terinfeksi.

Selain demam, sakit tenggorokan atau nyeri menelan juga adalah gejala khas penyakit difteri, dimana terdapat pseudomembran putih yang menutupi tenggorokan sehingga kelenjar getah bening leher bengkak yang dinamakan bullneck atau leher sapi, sebab leher penderita difteri bengkak seperti leher hewan sapi.

Kesulitan bernafas disertai bunyi pernafasan merupakan tanda bahaya dari penyakit ini.

Akibat dan Pengobatan Difteri

Yang menyebabkan timbulnya gejala-gejala penyakit ini adalah racun yang dilepaskan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae.

Lewat aliran darah, racun ini akan menyerang jantung, saraf, ginjal dan bahkan kulit. Racun inilah penyebab kematian yang paling ditakutkan.

Jika sudah positif menderita difteri, pengobatan biasanya akan diberikan antibiotik dan Anti Difetri Serum(ADS). ADS ini harus diimpor dari luar negeri sebab di Indonesia belum bisa dibuat. Sehingga, satu-satunya jalan untuk mencegah penyakit ini adalah dengan vaksinasi difteri.

Perlu pula diingat bahwa vaksinasi difteri ini tidak memberi kekebalan seumur hidup. Sehingga vaksin ini perlu diberikan berulang dari anak-anak sampai orang dewasa.

Vaksinasi itu Penting

Hal pertama yang langsung muncul begitu saja di benak saya ketika membaca data kasus difteri ini adalah mengenai tingginya angka penderita yang tidak mendapatkan vaksin yakni sebesar 66%. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Bukankah Pemerintah Indonesia telah mengratiskan program vaksinasi dasar bagi semua anak Indonesia? Lalu mengapa masih banyak orang yang tidak mendapatkan vaksin? Pertanyaan ini begitu menghantui pikiran saya sampai ke hari-hari berikutnya. Apa yang salah dengan sistem pemberian vaksin kita di Indonesia?

Manajemen Pelayanan Vaksinasi

Secara garis besar konsep pelayanan kesehatan adalah hubungan antara penyedia layanan (provider), pengguna layanan (consumer) dan adanya kebijakan (policy) yang mengatur hubungan tersebut.

Sebagai providerkhususnya dalam proses pemberian vaksin, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah tempat pelaksanaan vaksinasi dasar (Hepatitis B, Bacillus Calmette Guerin/BCG, Difteri, Pertusis, Tetanus/DPT, Polio, Campak) yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pemerintah Indonesia.

Perencanaan oleh Puskesmas dalam menyiapkan jumlah vaksin dengan jumlah yang cukup merupakan hal yang paling penting sebab puskesmas sangat mengetahui dan dapat memprediksi jumlah orang yang telah dan akan mendapatkan vaksin di wilayah kerjanya.

Setelah perencanaan, penyimpanan vaksin juga perlu memperhatikan cold chain systemyang baik. Langkah terakhir yang dilakukan oleh provider adalah pendistribusian vaksin kepada consumer atau masyarakat.

Pendistribusian, dalam hal ini pemberian vaksin sangat diperlukan pencatatan dan pelaporan yang teliti sebab dengan itu penilaian atau pun evaluasi cakupan pemberian vaksin dapat ditingkatkan serta dipertahankan dalam angka 90% atau lebih.

Dari ketiga proses penting yang dilakukan oleh puskesmas  dalam layanan vaksinasi (perencanaan, penyimpanan, pemberian), penyuluhan dan penjelasan yang memadai tentang vaksinasi sangatlah penting. Sebab, hemat penulis masyarakat akan sangat antusias mendapatkan vaksin jika mereka sudah mengerti arti penting vaksinasi tersebut.

Dari ketiga proses ini pula, sebagai provider layanan, kita bisa mengevaluasi diri apakah layanan yang diberikan sudah sesuai dengan harapan atau tidak.

Masalah Ketersediaan Vaksin

Bisa jadi perencanaan puskemas tidak terukur dengan baik sehingga persediaan vaksin kurang, bisa juga karena penyimpanan vaksin tidak dilakukan dengan baik sehingga banyak vaksin yang rusak dan tidak dapat digunakan lagi, dan bisa saja karena pendistribusian atau pemberian vaksin yang tidak dilengkapi dengan pencatatan yang memadai sehingga sulit untuk dilacak kembali siapa saja anggota masyarakat yang belum mendapatkan vaksin secara lengkap.

Manakah jawaban yang paling tepat? Untuk menjawab pertanyaan di atas belum dapat saya pastikan, tetapi paling kurang lewat pola pemikiran di atas kita bisa introspeksi faktor mana saja yang masih kurang kita laksanakan.

Baca juga: Mari Mengenal Depresi dan Psikosis.

Memahami Arti Penting Vaksinasi

Dari sisi pengguna layanan (consumer), dalam hal ini masyarakat sasaran vaksinasi, pemahaman yang baik tentang arti pentingnya vaksinasi tentulah menjadi hal pokok.

Setelah memahami dengan baik maka tentulah akan timbul kesadaran individu untuk mendapatkan vaksinasi. Karena tidak memahami esensi dari program vaksinasi ini maka banyak bermunculan orang yang antivaksinasi.

Mereka menolak vaksinasi dengan berbagai alasan yang tidak berbasis bukti. Dalam dunia kedokteran, pengobatan berdasarkan bukti atau yang lebih dikenal dengan evidence based medicinemerupakan kaidah utama dalam menjalankan pengobatan suatu penyakit.

Dengan kata lain, setiap tindakan pengobatan wajib berdasarkan bukti ilmiah, bukan berdasarkan pengalaman pribadi atau pun kebiasaan masa lampau. Sehingga, dengan sedikit marah, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek mengatakan: “Yang antivaksin jangan egois”. (Majalah Tempo: Minggu, 17 Desember 2017).

Selain ada kelompok antivaksin, perilaku hidup tidak bersih dan tidak sehat juga sangat mempercepat penularan penyakit difteri ini. Tidak mencuci tangan sebelum mengerjakan sesuatu, tidak menggunakan masker saat batuk dan flu merupakan hal-hal kecil tetapi memiliki kontribusi yang besar untuk penularan penyakit difteri dan penyakit infeksi lainnya.

Undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular telah mengatur hal vaksinasi dalam keadaan wabah. Sejak sekian lama undang-undang ini keluar, rasa-rasanya implementasinya kurang menggigit. Hanya jika muncul KLB baru semua pihak bergerak cepat untuk meningkatkan cakupan vaksinasi.

Masuk Sekolah dengan Vaksinasi Lengkap

Alangkah baiknya jika kebijakan ini mengatur kesepakatan lintas sektoral sehingga setiap pihak dapat bekerja sama untuk kebaikan bersama. Sebagai contoh, mengapa tidak ada kebijakan yang mensyaratkan vaksinasi saat masuk sekolah? Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA serta Perguruan Tinggi?

Seluruh anak yang lahir di Indonesia pasti mendapatkan buku atau kartu vaksinasi dari fasilitas kesehatan dimana anak itu dilahirkan. Nah, buku atau kartu ini dapat digunakan seterusnya sampai anak-anak ini dewasa. Sehingga bukan hanya sebagai kenang-kenangan saat kecil tetapi juga mempunyai daya pengikat yang kuat antara vaksinasi dan kehidupan selanjutnya. Sebab, penyakit-penyakit yang mudah menular paling banyak didapatkan di lingkungan sekolah dimana banyak anak selalu berkumpul bersama.

Waspada Difteri

Baru-baru ini Koran Kompas mengeluarkan infografis tentang kasus KLB difteri sejak Januari hingga November 2017. (Kompas, 12 Desember 2017). Dari 20 provinsi yang melaporkan kejadian kasus difteri, Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak ada kasus difteri.

Kita patut bersyukur untuk hal tersebut. Provinsi yang paling tinggi kasus difteri adalah Jawa Timur. Dengan begitu lancarnya transportasi masa sekarang, perpindahan penyakit juga pasti dengan mudah dan cepat mencapai daerah-daerah lain. Sehingga, waspada adalah kata yang tepat untuk kita di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Di penghujung tahun ini yang sebentar lagi akan berganti dengan tahun yang baru, marilah kita bersama-sama memikirkan masalah kesehatan yang satu ini. Syukur jika masalah ini akan menjadi salah satu niat yang kuat dalam berupaya hidup lebih bersih dan lebih sehat di tahun yang baru. Semoga.

Tulisan Opini ini pernah dimuat di Koran Pos Kupang, edisi Desember 2017. Bentuk paragrafnya saya ubah demi tampilan lebih baik.

Gambar diambil dari sini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *